Prosedur Mendapatkan SK Pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM

Memiliki bisnis sendiri merupakan impian dari banyak orang, terutama mereka yang sudah enggan bekerja di kantor dan ingin meninggalkan zona nyaman hidup sebagai orang kantoran. Tapi tentu saja membuat sebuah usaha tak semudah membalikkan telapak tangan, dibutuhkan usaha ekstra serta kerja keras untuk mendapatkannya. Terlebih bagi Anda yang ingin membuat perusahaan dalam bentuk PT atau CV, dibutuhkan prosedur legal yang perlu disiapkan. Salah satunya adalah akta pendirian perusahaan.

 

 

Setiap perusahaan baik yang berbentuk PT maupun CV membutuhkan akta pendirian perusahaan untuk melegalkan perusahaan tersebut. Akta pendirian perusahaan merupakan dokumen yang disahkan dan ditandatangani oleh notaris yang berkaitan dengan keterangan usaha dalam rangka mendirikan perusahaan. terkait dengan usaha untuk mendirikan sebuah perusahaan.

 

 

Akta pendirian perusahaan berisi identitas para pendiri (pendiri minimal 2 orang yang berkedudukan sebagai direktur dan komisaris) yang dilengkapi dengan foto serta alamat domisili, kesepakatan apa saja yang terdapat dalam pembuatan perusahaan, dan modal awal yang tertuang dalam anggaran dasar. Dalam akta tersebut juga dituangkan mengenai tujuan pembuatan perusahaan serta target kedepan perusahaan akan seperti apa. Hal ini bertujuan agar ketika perusahaan berjalan nanti dan menemui kendala, para pendiri bisa melihat lagi mengenai tujuan didirikannya perusahaan yang sudah tertuang di akte sejak awal.

 

 

Akta pendirian perusahaan dibuat dan disahkan oleh dan dihadapan notaris. Oleh karena itu jika Anda ingin membuat akta pendirian perusahaan, Anda harus datang langsung ke notaris dengan membawa beberapa kelengkapan sebagai berikut:

 

 

  1. KTP dan NPWP pendiri perusahaan yang terdiri dari minimal 2 orang (bertindak sebagai direktur dan komisaris)
  2. Kelengkapan untuk draft akta pendirian perusahaan yang terdiri dari anggaran dasar, tujuan perusahaan, nama dan alamat, dan lain sebagainya
  3. Ketentuan modal dasar dan modal disetor
  4. Susunan saham dan kepemilikan perusahaan
  5. Susunan pengurus perusahaan yang terdiri dari dewan komisaris dan dewan doreksi.

 

 

Setelah draft akta pendirian perusahaan jadi, maka terjadi proses penandatangan akta yang dilakukan oleh dan dihadapan notaris. Setelah proses ini selesai, akta tersebut tidak lantas sah dan legal, terdapat proses pengesahan oleh Kementerian Hukum dan HAM terlebih dahulu yang prosedurnya sebagai berikut:

 

 

  1. Notaris membawa akta pendirian perusahaan yang telah ditandantangani ke kantor Kemetarian Hukum dan HAM setempat
  2. Notaris meminta kelengkapan lain berupa SKD atau Surat Keterangan Domisili yang menjadi prosedur wajib pengesahan akta pendirian perusahaan
  3. Jika dokumen sudah lengkap maka Kementerian Hukum dan HAM dapat melakukan pengesahan dokumen
  4. Menteri Hukum dan HAM akan memberikan pengesahan akta atau dokumen dalam jangka waktu selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengesahan perusahaan dari notaris
  5. Jika dokumen kurang lengkap atau ada persyaratan yang tidak terpenuhi maka Menteri Hukum dan HAM dapat menolak pengesahan akta tersebut dalam jangka waktu paling lama 60 hari dengan pemberitahuan tertulis yang disertai alasannya.
  6. Jika akta pendirian perusahaan berhasil mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM, maka akta pendirian perusahaan tersebut wajib didaftarkan dalam daftar perusahaan paling lambat 30 hari setelah akta tersebut disahkan.

 

 

Proses pengesahan oleh Kementerian Hukum dan HAM ini sifatnya wajib agar perusahaan memperoleh status hukum yang legal dan diakui. Setelah proses pengesahan oleh Kementarian Hukum dan HAM ini didapatkan, maka otomatis perusahaan akan lebih leluasa untuk menjalankan usaha karena telah mendapat status legal dari negara.

0/5 (0 Reviews)

Leave a Reply